Semoga berkah: Librisida dan Pisau Bermata Dua

Librisida dan Pisau Bermata Dua

Setelah hampir 74 tahun merdeka, Indonesia selalu diliputi masalah. Salah satunya adalah pemberangusan buku atau librisida. Buku yang merupakan jendela dunia terpaksa harus dihilangkan. Dan menariknya, dari sekian banyak buku yang terpaksa ditarik dari peredaran, sebagian besar bersinggungan dengan ajaran komunisme atau yang kerap disebut beraliran kiri.

Librisida di Indonesia

Menanggapi peristiwa berdarah G30S/PKI[1], Ketetapan Majelis TAP MPRS No: 25/MPRS/1966 tentang Pelarangan Paham Komunis di Indonesia pun dipublikasikan. Dampaknya adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penghilangan atribut yang berhubungan dengan PKI, termasuk buku. Bahkan, selama pemerintahan Orde Baru (1966-1998), setiap buku yang akan diterbitkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan terbit oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, jika buku tersebut dianggap memihak ajaran komunisme (beraliran kiri), buku itu tidak bisa dipublikasikan. Sementara untuk buku-buku beraliran kiri yang sudah beredar di masyarakat, penyitaan dan pemberangusan buku dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air. Seperti yang kembali marak terjadi beberapa tahun terakhir.

Ada dua hal yang mengusik batin kami terkait represi yang berdampak pada pemberangusan buku. Pertama, mengapa tindakan tersebut kembali terjadi di negeri ini? Kedua, mengapa PKI dan ajaran komunisme begitu ditakuti hingga saat ini? Sampai-sampai ada pihak yang merasa perlu menghilangkan jejak keberadaan PKI di Tanah Air.

Pembrangusan Buku versus Undang-Undang Dasar 1945

Hukum dasar konstitusi pemerintahan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Ketetapan MPRS tentang Pelarangan Paham Komunis di Indonesia jelas bertentangan dengan konstitusi dasar negara. Librisida pun tak seharusnya terjadi lagi di masa kini.

Hantu Komunisme dalam Kehidupan Masa Kini

Dikarenakan ketetapan majelis yang melarang keberadaan PKI dan maraknya pembrangusan buku yang mengusung tema PKI, saya dan banyak dari rekan saya menjadi penasaran. Apa yang sebenarnya telah dilakukan para anggota serta simpatisan partai yang sebenarnya turut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia ini? Bahkan, pada masa pemerintahan presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, PKI sempat mendapatkan dukungan dari masyarakat, termasuk Bapak Presiden itu sendiri. Jumlah anggota partai pun bertambah hingga lima kali lipat dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun.

Demi mengobati rasa penasaran kami, saya dan rekan-rekan berniat untuk membeli buku seri investigasi dan tokoh majalah Tempo. Namun, niat sederhana ini berujung pelik. Beberapa tahun lalu, buku-buku tersebut resmi ditarik dari peredaran. Lagi-lagi, lantaran buku-buku tersebut beraliran kiri.

Kami pun segera berselancar menelusuri arus informasi di dalam jaringan. Celakanya, tak ada situs resmi yang mampu memberikan informasi yang sahih. Paling-paling hanya seputar peristiwa G30S dan informasi singkat terkait Musso dan DN Aidit, dua tokoh utama partai tersebut.

PKI dan ajaran komunisme serupa hantu yang sangat diyakini keberadaannya, tetapi tidak dapat ditemukan.

Paranoia: Pisau Bermata Dua

Kebuntuan ini membuat kami sadar akan satu hal. Sifat antipati terhadap sepenggal peristiwa sejarah hanya akan menjadi pisau bermata dua yang siap menikam siapa saja kapan pun dan di mana pun. Akibatnya bisa lebih mengerikan daripada bangkitnya PKI dan ruh komunisme pada kehidupan saat ini. Mengapa?

Pemusnahan bagian sejarah justru tanda bahwa bagian tersebut sangatlah krusial dan menimbulkan gairah masyarakat untuk terus mencarinya. Apa yang saya dan beberapa rekan lakukan adalah tanda. Tindakan represi yang berujung pada librisida hanya membuat masyarakat semakin penasaran dengan isu komunisme dan sepak terjang PKI.

Warga pun semakin gesit dan getol mencari informasi terkait hal-hal tersebut. Apalagi, di era Revolusi Industri 4.0 informasi bisa datang dari mana saja. Kami bahkan sempat membaca artikel tentang PKI dari blog pribadi milik seseorang yang kami tak tahu latar belakangnya. Informasi yang sempat kami utarakan pada paragraf-paragraf sebelumnya pun kami lansir dari Wikipedia. Konon, informasi yang tertera pada situs Wikipedia didapat dari proses akumulasi atas kontribusi para pengguna. Lagi-lagi, yang belum tentu sesuai kualifikasinya.

Celakalah bangsa ini jika tidak segera dibekali pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang isu-isu sarat kontroversi semacam PKI dan ajaran komunisme ini. Tak heran, jika fenomena paranoida dan ujaran kebencian bertebaran di mana-mana. Baik di dalam maupun luar jaringan. Rakyat Indonesia pun terpecah belah. Seperti ketika Peristiwa 65 terjadi.

Contohnya adalah, ujaran kebencian dari warganet terhadap Annindya Kusuma Putri. Penyandang gelar Putri Indonesia 2015 ini sempat mengunggah foto dirinya yang tengah menggunakan kaus merah berlambang palu arit ke akun Instagram pribadinya. Kaum penghujat sang putri pun bermusuhan dengan kaum pendukung sang putri. Sementara di luar jaringan, pembubaran Belok Kiri Festival[2] dan penggerebekan Simposium 1965 [3]adalah bukti nyata dari bahaya paranoia akan PKI terhadap kehidupan berbangsa di negeri ini.

Revolusi Mental Jangan Lagi Sekadar Slogan

Oleh karena itu, kami yakin pemberangusan buku dan tidakan represif lainnya bukanlah solusi agar sejarah kelam tak terulang kembali. Segenap anggota masyarakat harus berubah. Isu-isu sarat kontroversi tak lagi perlu ditakuti, tetapi harus dipahami. Dialog terbuka dan sistem pengajaran yang mendukung pemahaman (bukan sekadar penghafalan) materi adalah kunci agar masyarakat memiliki empati terhadap sesamanya. Bahkan, dengan mereka yang berbeda pandangan sekalipun. Dengan demikian, bangsa ini tidak mudah terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika pun sungguh akan menjadi semboyan hidup.

***

Jakarta, Februari 2019

Catatan Narablog: Artikel ini saya anggit bersama Ikha dan Agusta Permana dalam rangka 10 Kali Tantangan Menulis yang diadakan oleh Kata Hati Kita Production.

Sumber Referensi:

[1] Peristiwa besar yang terjadi saat suatu usaha kudeta yang menewaskan tujuh perwira tinggi militer Indonesia berserta beberapa orang lainya. Kejadian itu terjadi pada tanggal 30 September 1965 malam sampai dengan 1 Oktober 1965.

[2] Pagelaran seni yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 27 Januari 2016 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Festival ini tidak jadi diselenggarakan karena gagal memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

[3] Sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk menganalisa peristiwa berdarah 1965. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 18-19 April 2016.

Semoga berkah

Senin, 11 Februari 2019